Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No.20 Tahun 2023

Judul Bimtek : Kebijakan Manajemen PNS Dan PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 thn 2023, Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja Manajemen ASN sesuai Permenpan RB No.8/2023 Serta Pembaruan Angka Kredit Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 Bahwa kebijakan manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah…

Read More

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024

Kebijakan KEMENDES PDTT saat ini sesuai dengan Permendesa No. 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, salah satu prioritas nya adalah untuk Pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 6.c tentang pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, sangat jelas bahwa penggunaan Dana Desa (DD) dan atau Anggaran Dana Desa (ADD) bukan…

Read More

Konsepsi Analisis Kebutuhan Diklat

Analisis kebutuhan diklat sangat terkait dengan pengertian kebutuhan. Dalam konteks penyusunan program diklat, kebutuhan (need) diantaranya diawali dari pendapat Burton, Merrill dan Kaufman yang menyatakan kebutuhan adalah ketimpangan atau gap antara “apa yang seharusnya” dengan  apa yang “senyatanya”. Untuk mempermudah pemahaman, pengertian kebutuhan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut: Kebutuhan Sebagai Gap Selanjutnya…

Read More

Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Digital

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan, sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan yang memadai. Perpustakaan sekolah merupakan tempat rekreasi ilmiah dan sumber belajar yang berada pada lembaga pendidikan formal maupun non formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan mencerdaskan…

Read More

Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sehubungan dengan pertanggungjawaban keuangan desa, sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, Sementara LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LPPD atau informasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga wajib di informasikan kepada masyarakat desa. Inilah yang menjadi perbedaan LPPD…

Read More